Publik.info, Kalbar : Aset dan duit Pimpinan Wakil Rakyat periodik 2025 yang belum terupdate di situs resmi e-LHKPN KPK hingga 14 Mei 2026, menjadi pertanyaan tajam masyarakat Kalbar.
” Pimpinan Dewan itu harus menunjukan integritasnya didepan masyarakat luas. Jangan rapat dan kunjungan saja yang ditonjolkan. Giliran disuruh lapor harta kekayaan, tertunda lama, ” tegas warga Kota Pontianak yang aktif ngelirik website pemerintah.
Bos-bos yang data asetnya belum terupdate di dalam system e-LHKPN KPK, diantaranya : Ketua DPRD Kota Pontianak, Kubu Raya, Mempawah, Singkawang, Sambas, Sekadau maupun Kapuas Hulu. JBN