Publik.info, Kalbar : Sentilan warga didunia maya yang meminta bantuan Gubernur Jawa Barat dan Maluku Utara untuk menangani pembangunan jalan di Kabupaten Sintang, dinilai oleh kalangan sesuatu hal yang biasa di alam medsos.
” Singgung menyinggung lewat media sosial itu lumrah dan bukan hal yang luar biasa dimasa modern sekarang ini. Siapapun bebas cerita dan ngomong apa saja didalam aplikasi tersebut secara langsung, ” ucap warga Kota Pontianak yang aktif bermain tiktok.
Tugas Pemprop, BPJN, PUPR Propinsi maupun Kabupaten itu, katanya, tanpa ada singgungan dari pihak manapun, mereka tetap melakukan penggodokan program pembangunan jalan secara adil dan merata, sesuai dengan kekuatan anggaran yang ada.
Jadi bukan hanya untuk satu tempat duit kita-kita itu dikucurkan tetapi banyak lokasi yang juga menjadi prioritas pembangunan. Kalau semua fulus APBD difokuskan ke situ, tentu banyak lagi kalimat sumbang muncul dimedsos sebagai bentuk protes.
” Dikonsep pembangunan tersebut ada istilah lanjutan atau tahap-tahapan. Artinya anggaran yang minim itu dibagi 14 Kabupaten Kota, buat bangun sana-sini. Cukup tidak cukup, ya sudah resiko dan harus dilaksanakan. Nah tahun berikutnya baru direncanakan kembali, makanya tidak sedikit yang tertunda, ” terang warga tadi.